Tahun 2024 mencatat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang mencuri perhatian masyarakat. Beberapa kebijakan ini terus berlanjut, sementara yang lainnya mengalami perubahan atau bahkan dihentikan. Dalam artikel ini, kami merangkum sejumlah kebijakan yang menjadi perbincangan hangat sepanjang tahun ini.

1. Polemik Penghapusan Pramuka

Salah satu isu yang menjadi sorotan pada April 2024 adalah penghapusan ekstrakurikuler Pramuka yang awalnya wajib, menjadi pilihan dalam Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk berbagai organisasi kepramukaan. Namun, Anindito A. Nugroho, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Ristek, menjelaskan bahwa Pramuka tetap menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka, meski hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Hal ini disampaikan Anindito dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 3 April 2024, untuk meredam kekhawatiran masyarakat.

2. Kenaikan Biaya UKT di PTN

Kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Mei 2024 juga menjadi perdebatan hangat. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah beberapa PTN yang mengumumkan kenaikan biaya UKT. Kenaikan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun, keputusan tersebut memicu penolakan dari mahasiswa baru. Menanggapi hal tersebut, Menteri Nadiem Makarim akhirnya membatalkan kenaikan UKT dan mengembalikannya ke tarif semula.

3. Kembalinya Ujian Nasional (UN)

Setelah pergantian pemerintahan, muncul kabar bahwa ujian nasional (UN) akan kembali diadakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa kajian tentang pelaksanaan UN telah dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan. Meskipun UN akan kembali diselenggarakan, format dan pelaksanaannya dipastikan berbeda dari ujian yang sebelumnya dilakukan. Prof. Mu’ti mengungkapkan bahwa sistem evaluasi baru akan diumumkan pada tahun 2025 setelah mempertimbangkan pengalaman dan kekhawatiran masyarakat.

4. PPDB Zonasi yang Masih Kontroversial

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi kembali menjadi topik perdebatan. Banyak pihak yang meminta evaluasi kebijakan tersebut, terutama setelah perubahan pemerintahan. Kemendikdasmen telah melakukan kajian terhadap PPDB zonasi, namun hingga akhir 2024, keputusan resmi terkait kebijakan ini belum diumumkan. Prof. Mu’ti mengungkapkan bahwa laporan kajian tim masih dalam proses dan diharapkan keputusan resmi bisa diumumkan pada Maret 2025, sebelum tahun ajaran baru dimulai.

5. Perkembangan Magang Merdeka di Pendidikan Tinggi

Di sektor pendidikan tinggi, kebijakan Magang Merdeka juga sempat menjadi sorotan, terutama setelah sempat tertunda menjelang pergantian Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Profesor. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa Magang Merdeka akan dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pengembangan program ini lebih terarah dan tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam dunia kerja.

Kesimpulan

Tahun 2024 merupakan tahun penuh dinamika bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diperkenalkan memberikan dampak besar, baik bagi siswa, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum. Walaupun beberapa kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Kita tunggu bagaimana kelanjutan kebijakan pendidikan di tahun 2025 dan seterusnya.