Presiden Prabowo Ungkap Indonesia Disegani Dunia Berkat Kerja Keras Pemerintahan Sebelumnya
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa negara ini semakin diakui dan dihormati di kancah internasional. Dalam pidato yang disampaikan pada
Category: Pemerintahan
Alasan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan Sebut Pemerintahan Prabowo Akan Tunda Pelaksanaan PPN 12 Persen
Pada 28 November 2024, Ketua Dewan Ekonomi dan Keuangan Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto yang
BUMDes Disiapkan Pemerintah untuk Suplai Bahan Baku Protein Program Makan Bergizi
Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyuplai bahan baku protein bagi program
Pemerintahan Prabowo Perlu Strategi Mendasar Untuk Perbaiki Tax Ratio
Pada 26 November 2024, para ekonom dan pengamat kebijakan fiskal mengemukakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu menyusun strategi mendasar untuk
Wamendagri Lakukan Kunjungan Ke Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan
Pada 24 November 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke kawasan yang tengah dibangun untuk menjadi
DPR: Pemerintah Dapat Tunda Kenaikan PPN 12% Tanpa Revisi UU
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan
Pemerintahan Prabowo Diharapkan Bisa Atasi Kejahatan Digital
Pada 18 November 2024, banyak kalangan mengapresiasi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi yang semakin
Legislator PKS: Kalau Polri-Jaksa Berkelas, KPK Kenapa Ada Lagi Sih
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menyampaikan pandangannya mengenai efektivitas lembaga penegak hukum
Pukat UGM Soroti Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Pada 9 November 2024, Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) memberikan sorotan terhadap komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dan
Instansi Pemerintahan Di Indonesia Tidak Boleh Pelit Informasi
Pada 5 November 2024, Komisi Informasi Indonesia (KII) menegaskan bahwa instansi pemerintahan di Indonesia tidak boleh “pelit” dalam memberikan informasi