Pada 5 November 2024, Komisi Informasi Indonesia (KII) menegaskan bahwa instansi pemerintahan di Indonesia tidak boleh “pelit” dalam memberikan informasi kepada publik. Pernyataan ini dilontarkan sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan informasi publik. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ini menjadi sangat penting, terutama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari instansi pemerintah. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah melalui proses yang transparan dan melibatkan publik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Pemberian informasi yang jelas dan terbuka oleh pemerintah menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengawasi proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan proyek-proyek yang melibatkan dana publik. Hal ini penting dalam memastikan agar semua kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang ada.

Meski sudah ada regulasi yang mendukung keterbukaan informasi, praktiknya masih banyak ditemukan kendala di lapangan. Banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya membuka akses informasi kepada publik, baik karena keterbatasan teknis, ketidaktahuan, atau bahkan sengaja menghambat transparansi. Oleh karena itu, Komisi Informasi Indonesia mengingatkan agar setiap instansi di Indonesia mengutamakan prinsip keterbukaan dalam menjalankan tugasnya.

Keterbukaan informasi tidak hanya bertujuan untuk mengawasi pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat demokrasi dan mendorong munculnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam rangka mendukung transparansi, pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait terus berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah dengan meluncurkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi informasi kepada publik dan mempermudah proses pengawasan oleh masyarakat.

Instansi pemerintahan di Indonesia perlu terus berkomitmen untuk tidak “pelit” informasi. Keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, mencegah korupsi, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Pemerintah harus lebih giat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.