Pada 26 Desember 2024, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Pol. Abdul Karim, memberikan klarifikasi terkait beredarnya daftar nama yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan terhadap penonton di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP). Daftar nama yang viral di media sosial tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama penonton yang merasa menjadi korban pemerasan. Agung menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara serius.

Viralnya daftar nama terduga pemerasan yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian ini telah membuat publik kecewa, mengingat DWP merupakan acara musik besar yang seharusnya menjadi tempat hiburan aman bagi masyarakat. Dalam beberapa laporan, penonton yang datang ke acara tersebut dikabarkan dimintai uang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas atau pihak berwenang, dengan alasan untuk memperlancar akses mereka atau “membantu” dalam urusan tiket dan keamanan. Tindakan ini pun langsung menuai kecaman.

Irjen Agung Prabowo menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai setiap laporan dan akan segera melakukan penyelidikan terhadap para terduga yang namanya beredar. Ia menegaskan bahwa jika benar ada anggota kepolisian yang terlibat, mereka tidak akan lolos dari sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Agung juga mengingatkan bahwa nama-nama yang viral di media sosial masih harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif dan akurat, dan tidak bisa langsung dijadikan dasar tindakan hukum.

Agung menambahkan bahwa proses investigasi akan dilakukan dengan keterbukaan kepada publik. Pihak Propam akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengungkap kebenaran dari tuduhan pemerasan ini. Ia juga menyebutkan bahwa Propam akan memperketat pengawasan internal untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, perkembangan penyelidikan akan diumumkan secara berkala.

Kadiv Propam Polri juga menegaskan bahwa kepolisian memiliki komitmen untuk menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam tindakan ilegal seperti pemerasan. Ia mengingatkan bahwa anggota Polri memiliki tugas untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan malah mengeksploitasi situasi untuk kepentingan pribadi. Agung menegaskan, kepolisian tidak akan menoleransi tindakan yang merusak citra dan integritas institusi.

Kasus pemerasan yang melibatkan penonton DWP ini menjadi sorotan publik dan menguji transparansi serta integritas Polri dalam menegakkan hukum. Dengan langkah cepat yang diambil oleh Kadiv Propam, masyarakat diharapkan merasa lebih yakin bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara adil dan objektif. Diharapkan, penyelidikan yang transparan dan tegas akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan mencegah kejadian serupa di masa depan.