Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya memperkuat keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada guna mewujudkan keadilan politik bagi seluruh masyarakat. Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas calon perempuan harus didukung oleh kerja sama erat antara masyarakat sipil dan akademisi agar mereka lebih siap bersaing dalam kontestasi politik.

Bagja mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari total 3.104 calon kepala daerah, sebanyak 331 di antaranya adalah perempuan, yang mencerminkan persentase 10,7 persen. Jumlah ini meningkat dari pilkada sebelumnya yang hanya mencatat 106 calon perempuan. Selain itu, dari 481 kepala daerah terpilih, 43 di antaranya merupakan perempuan.

Meskipun angka partisipasi meningkat, tantangan dalam menciptakan keadilan politik masih cukup besar. Bagja menyoroti hambatan struktural, diskriminasi berbasis gender, politik uang, serta peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat perempuan. Ia menyoroti bahwa dalam dinamika kampanye di media sosial, kandidat perempuan kerap disudutkan dengan narasi yang meragukan kemampuan mereka dalam memimpin daerah.

Bagja berharap pembuat kebijakan dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu ini agar keterwakilan perempuan dalam politik tidak sekadar simbolis, tetapi benar-benar diperkuat dengan regulasi yang jelas. Menurutnya, perubahan hukum yang mencakup regulasi, penyelenggara, peserta pemilu, serta budaya politik harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun tantangan awal pasti ada, masa depan demokrasi Indonesia diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.