Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya integrasi program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di setiap tingkatan daerah. Hal ini ia sampaikan dalam agenda lanjutan Sosialisasi Satuan Tugas Kopdes Merah Putih yang digelar di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, pada 17 April 2025. Bima menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada penyelarasan kegiatan koperasi dengan dokumen perencanaan dari provinsi hingga ke tingkat desa.

Kemendagri telah menyiapkan berbagai langkah teknis guna mendukung implementasi Kopdes Merah Putih, termasuk penyusunan template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menjadi dasar hukum pembentukan koperasi. Perkada tersebut akan memuat ketentuan mengenai kewenangan, ruang lingkup pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Bima menambahkan bahwa pendanaan bisa berasal dari alokasi anggaran dinas terkait, serta mendorong pemanfaatan aset negara dan daerah yang sudah ada agar pendirian koperasi tidak harus dimulai dari awal.

Lebih lanjut, Kemendagri juga akan segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah sebagai pedoman teknis percepatan pembentukan Kopdes. Dalam kesempatan yang sama, Wamenkop Ferry Juliantono menyoroti pentingnya pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) sebagai forum utama dalam proses pembentukan koperasi ini. Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mulai dari pendamping desa, kelompok tani, penyuluh, hingga pemuda dan perempuan. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh para wakil menteri dari berbagai kementerian, serta para kepala desa dari sejumlah provinsi yang bergabung secara daring.