Pada 5 Januari 2025, Indonesia akan memberlakukan aturan opsen pajak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang membawa perubahan besar dalam daftar pajak yang terdapat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Perubahan ini mencakup penambahan kolom baru terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang penting untuk dipahami oleh para pemilik kendaraan.

Apa Saja Komponen Pajak yang Terpengaruh?

Menurut Kementerian Keuangan, meskipun komponen utama pajak kendaraan tetap mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan biaya administrasi, ada beberapa perubahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penurunan tarif PKB yang sebelumnya maksimal dua persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) menjadi maksimal 1,2 persen. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi penambahan opsen PKB yang besarnya dapat mencapai hingga 66 persen dari nilai PKB terutang.

Sementara itu, untuk BBNKB, tarif yang sebelumnya mencapai maksimal 20 persen dari NJKB kini akan turun menjadi maksimal 12 persen. Seperti halnya PKB, opsen BBNKB juga akan muncul sebagai kolom baru pada daftar pajak kendaraan, dengan besaran opsen mencapai hingga 66 persen dari nilai BBNKB terutang.

Bagaimana Cara Membaca Daftar Pajak yang Baru?

Sebagai contoh, jika seseorang membeli kendaraan dengan NJKB Rp 300 juta, maka daftar pajak kendaraan yang baru akan mencantumkan PKB sebesar Rp 3,6 juta, opsen PKB sebesar Rp 2,376 juta, BBNKB sebesar Rp 36 juta, dan opsen BBNKB sebesar Rp 23,76 juta. Meskipun ada tambahan opsen, total pajak yang harus dibayarkan akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tetap tidak berubah, yaitu sebesar Rp 143 ribu.

Kebijakan Pajak Khusus DKI Jakarta

Namun, bagi pemilik kendaraan di DKI Jakarta, ada kabar baik. Kebijakan opsen pajak kendaraan tidak diberlakukan di wilayah ini. Hal ini karena Jakarta mengelola pajak kendaraan bermotor secara mandiri, tanpa pembagian ke kabupaten atau kota seperti di provinsi lain. Keputusan ini merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang memungkinkan pemilik kendaraan di Jakarta untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka tanpa tambahan opsen yang berlaku di provinsi lainnya.

Dengan aturan baru ini, meskipun ada penyesuaian yang perlu diperhatikan, kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kejelasan dan kemudahan dalam pengelolaan pajak kendaraan, serta lebih efisien bagi pemilik kendaraan di seluruh Indonesia.