Kebijakan BPJS Kesehatan yang mengharuskan penanganan 144 jenis penyakit tertentu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mendapatkan sorotan tajam dari para tenaga medis dan praktisi kesehatan. Meskipun tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan dasar dan mengurangi beban rumah sakit, penerapan kebijakan ini menimbulkan tantangan, terutama untuk kasus-kasus yang memerlukan perawatan lebih lanjut yang hanya tersedia di rumah sakit.

Sebagai seorang dokter dan praktisi manajemen layanan kesehatan, saya melihat bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban rumah sakit, beberapa penyakit yang termasuk dalam daftar 144 diagnosis memerlukan perhatian lebih lanjut. Tentu saja, beberapa penyakit dapat diatasi dengan baik di FKTP, namun ada pula kondisi yang membutuhkan fasilitas dan keahlian rumah sakit.

Beberapa Kasus yang Memerlukan Penanganan Lebih Lanjut:

1. Kejang Demam pada Anak: Pada beberapa kasus kejang yang berlangsung lama atau berulang, perawatan lebih lanjut di rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut seperti meningitis.
2. Serangan Asma Bronkial Berat: Ketika asma berkembang menjadi serangan berat dengan kekurangan oksigen, pasien memerlukan terapi intensif yang tidak dapat disediakan di FKTP, meningkatkan risiko gagal napas jika penanganan tertunda.
3. Pielonefritis Akut: Infeksi ginjal parah yang memerlukan rawat inap dan pengawasan ketat tidak dapat ditangani secara optimal di FKTP yang tidak memiliki fasilitas lengkap.
4. Demam Tifoid dengan Dehidrasi Berat: Kasus dehidrasi berat memerlukan terapi cairan intravena dan pengawasan elektrolit yang hanya dapat diberikan di rumah sakit.
5. Hipertensi dengan Risiko Tinggi: Pasien hipertensi yang tidak terkontrol dengan gejala seperti nyeri dada atau gangguan penglihatan memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mencegah komplikasi serius.

Mengapa Fleksibilitas dalam Rujukan Diperlukan:

Kebijakan yang mengharuskan penanganan kasus tertentu di FKTP tanpa mempertimbangkan kompleksitas kasus dapat berisiko mengurangi kualitas layanan kesehatan. Ada tiga alasan utama mengapa fleksibilitas sangat penting:

1. Kompleksitas Kondisi Pasien: Kasus dalam daftar 144 penyakit tidak selalu sederhana. Beberapa di antaranya memerlukan penanganan yang lebih mendalam yang harus dinilai oleh dokter secara langsung.
2. Keterbatasan FKTP: Banyak FKTP yang tidak memiliki alat diagnostik yang memadai atau kapasitas untuk menangani kondisi yang lebih serius, sehingga keterlambatan rujukan dapat memperburuk kondisi pasien.
3. Risiko Keterlambatan Penanganan: Beberapa kondisi medis sangat mendesak, seperti serangan asma berat, di mana setiap menit berharga untuk menentukan prognosis yang lebih baik.

Solusi yang Dapat Diterapkan:

1. Peningkatan Kapasitas FKTP: Penyediaan alat diagnostik dasar dan pelatihan tenaga medis untuk menangani kasus yang lebih kompleks adalah langkah awal yang perlu dilakukan.
2. Sistem Supervisi Telemedicine: Penggunaan telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis dapat meningkatkan akurasi keputusan rujukan dan mengurangi risiko kesalahan dalam penanganan.
3. Fleksibilitas dalam Rujukan: Kebijakan harus membuka ruang bagi dokter FKTP untuk memutuskan apakah pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit, dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Evaluasi Kebijakan Berkala: Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, dengan melibatkan masukan dari asosiasi medis dan tenaga kesehatan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, kebijakan BPJS Kesehatan ini bisa lebih efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa mengorbankan kualitas atau keselamatan pasien. Menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan kesehatan yang diterapkan.