Kasus buron Harun Masiku kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Penahanan ini terkait dugaan suap dan upaya menghalangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku, eks calon anggota legislatif PDIP pada Pemilu 2019.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada tahun 2020 yang menyeret Komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan, beserta orang kepercayaannya, Agustiani Tio, dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Ketiganya dinyatakan bersalah setelah menerima suap senilai Rp 600 juta demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih berstatus buron.

Pada akhir tahun 2024, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto diduga memerintahkan Donny Tri Istiqomah, seorang pengacara, untuk melobi Wahyu Setiawan agar mengesahkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Selain itu, KPK mencurigai bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada Wahyu berasal dari Hasto.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto turut membantu pelarian Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020, saat KPK melakukan OTT, Hasto memerintahkan penjaga rumah aspirasinya, Nur Hasan, untuk menghubungi Harun Masiku agar mematikan ponselnya dengan cara merendamnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Akibat tindakan ini, Harun berhasil kabur dan hingga kini belum tertangkap.

Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Hasto disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel yang diduga berisi informasi terkait pelarian Harun Masiku. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghilangkan barang bukti penting yang dapat mengungkap jejak Harun.

KPK menegaskan akan terus memburu Harun Masiku dan meminta dukungan masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaannya. Setyo Budiyanto menekankan bahwa pencarian akan terus dilakukan hingga Harun berhasil ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.