Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina setelah mencuatnya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Erick menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem pengelolaan perusahaan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam pernyataannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Erick menyebut bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian ESDM dan SKK Migas, untuk merumuskan solusi terbaik bagi Pertamina. Ia bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada serta mengevaluasi kemungkinan efisiensi, termasuk opsi merger beberapa subholding untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas operasional.

Selain itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan terus mendukung langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Komitmen ini, menurutnya, telah berjalan sejak lama, sebagaimana yang telah dilakukan dalam penanganan kasus PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Kementerian BUMN akan berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Terkait dengan posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang saat ini kosong, Erick menyampaikan bahwa keputusan pergantian pimpinan masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Komisaris Utama. Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan di tubuh Pertamina harus dilakukan secara menyeluruh agar perusahaan dapat beroperasi lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.