Mabes Polri akhirnya angkat bicara mengenai sanksi etik yang diberikan kepada mantan Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Ia dijatuhi hukuman Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) karena terbukti terlibat dalam kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Komitmen Polri dalam Menindak Tegas Pelanggaran

Kepala Bagian Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sanksi ini mencerminkan komitmen Polri dalam menangani pelanggaran secara tegas dan transparan.

“Ini adalah bukti keseriusan Polri untuk bertindak tegas dengan cara yang proporsional, prosedural, dan responsif. Kami juga menjunjung tinggi transparansi dalam setiap langkah,” ujar Trunoyudo, Rabu (1/1).

Ia menambahkan bahwa Polri tidak akan mentolerir anggota yang terlibat dalam tindakan pemerasan. Untuk memastikan transparansi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau proses penanganan kasus ini.

“Proses pengawasan terus dilakukan secara progresif, simultan, dan berkelanjutan. Kompolnas juga dilibatkan sebagai pengawas eksternal,” jelas Trunoyudo.

Pemecatan Dua Anggota Polri dalam Kasus DWP

Dalam sidang etik yang digelar, selain Kombes Pol Donald Simanjuntak, polisi berinisial Y yang merupakan bawahannya di Polda Metro Jaya juga dijatuhi sanksi PTDH.

“Kedua pelanggar telah dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri,” ungkap Brigjen Trunoyudo.

Sementara itu, seorang anggota lainnya berinisial M juga terlibat dalam kasus ini. Namun, keputusan terhadap M belum selesai karena sidang etik terhadapnya baru akan digelar pada Kamis (2/1).

“Keputusan lengkap dari seluruh sidang etik akan diumumkan melalui konferensi pers setelah sidang terhadap pelanggar terakhir selesai dilaksanakan,” tambah Trunoyudo.

Penegakan Hukum yang Berkelanjutan

Polri menegaskan bahwa proses penindakan akan terus dilakukan secara transparan dan konsisten, baik di internal kepolisian maupun melalui pengawasan eksternal. Kasus ini menjadi pengingat bahwa Polri berkomitmen untuk menegakkan integritas di tubuh institusi demi menjaga kepercayaan masyarakat.