Pada tanggal 18 Oktober 2024, sejumlah pakar hukum mengungkapkan harapan mereka agar independensi peradilan tetap terjaga di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi yang diadakan di Jakarta, mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap sistem peradilan agar dapat menjalankan fungsinya secara adil dan transparan.

Para pakar menjelaskan bahwa independensi peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. “Tanpa adanya independensi, keadilan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak campur tangan dalam urusan peradilan,” ujar seorang akademisi hukum terkemuka. Diskusi ini menjadi relevan mengingat konteks politik saat ini.

Mereka juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi sistem peradilan di pemerintahan Prabowo, termasuk potensi intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. “Ada kekhawatiran bahwa keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap peradilan,” tambah pakar lainnya.

Reformasi dalam sistem peradilan juga menjadi salah satu tema diskusi. Para pakar menyarankan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil berdasarkan prinsip keadilan dan integritas. “Kita perlu memastikan bahwa hakim dan pengacara memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut,” ungkap salah satu peserta diskusi.

Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memantau dan menjaga independensi peradilan. “Pendidikan hukum kepada masyarakat penting agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat menuntut keadilan,” kata seorang aktivis hukum. Masyarakat yang sadar hukum dapat menjadi pengawas yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan pemilihan Prabowo sebagai pemimpin, para pakar berharap akan ada langkah-langkah konkret untuk menjaga independensi peradilan di Indonesia. Mereka percaya bahwa hanya dengan sistem peradilan yang independen, keadilan dapat terwujud dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat diperkuat. Diskusi ini menegaskan komitmen para ahli untuk terus mengawasi perkembangan sistem peradilan di negara ini.