Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menegaskan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), merupakan tindakan yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan semacam ini bukan hanya merusak citra institusi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, Kemenham mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas yang telah diambil oleh Polri dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pelaku harus diproses sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan korban, termasuk pendampingan psikososial, pemulihan mental, serta perlindungan dalam proses peradilan.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Munafrizal menekankan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini juga harus mencakup ranah digital, mengingat kasus FWLS diduga melibatkan penyebaran konten asusila di dark web.

Dalam kasus ini, FWLS ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis dan kini ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Ia diduga terlibat dalam penggunaan narkoba, pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur serta seorang wanita berusia 20 tahun, serta menyebarluaskan video pelecehan tersebut di platform ilegal. Polisi masih mendalami motif di balik perbuatannya dan akan menindaklanjuti kasus ini dengan proses hukum yang transparan.

Kemenham menekankan bahwa sinergi dari semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan adanya langkah hukum yang tegas dan perlindungan yang maksimal, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi, terlebih jika pelakunya adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.