Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama terkait upaya penegakan hukum, rehabilitasi pecandu, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom resmi meneken tiga kesepakatan strategis dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Agus menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kerja sama ini agar berjalan efektif. Ia berharap langkah-langkah yang diambil dapat memanfaatkan anggaran masing-masing maupun anggaran bersama demi melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup Sinergi Tugas dan Fungsi BNN serta Kementerian Imipas sebagai dasar hukum dalam menjalankan koordinasi kedua institusi. Selain itu, perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertujuan membangun sistem rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar nasional.

Kesepakatan lainnya melibatkan Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika di satuan kerja pemasyarakatan. Kerja sama ini mencakup operasi gabungan dan dukungan terhadap penyelidikan kasus narkotika. Agus juga menekankan bahwa rehabilitasi bagi pecandu sangat penting karena tanpa pemulihan yang tepat, mereka berisiko kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Marthinus menyoroti bahwa kerja sama ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa narkotika adalah ancaman bersama. Ia berharap melalui sinergi ini, kejahatan narkotika lintas negara dapat terdeteksi lebih awal sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Marthinus juga menegaskan bahwa melindungi masyarakat dari jerat narkotika, baik di dalam maupun luar negeri, merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus diperkuat.