Pemerintah tengah mengevaluasi keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota sebagai upaya memastikan pengelolaan sampah dapat berjalan optimal. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang telah berjalan selama tujuh tahun. AHY menyoroti bahwa dari 12 PLTSa yang direncanakan, saat ini hanya dua yang telah beroperasi, yakni PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta. Sementara itu, proyek di kota-kota lain masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan solusi segera.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, AHY bersama beberapa menteri terkait membahas strategi percepatan pembangunan dan pengelolaan sampah nasional. Presiden pun menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengawasi serta mempercepat penyelesaian proyek PLTSa. AHY menegaskan bahwa langkah yang diambil harus bersifat komprehensif dan tidak dilakukan secara parsial agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan menggandeng berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan koordinasi berjalan optimal.

Selain melibatkan pemerintah pusat dan daerah, skema kerja sama dengan pihak swasta juga menjadi opsi yang sedang dikaji untuk mempercepat realisasi proyek. AHY berharap dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, pembangunan PLTSa di seluruh kota yang telah ditetapkan dapat segera beroperasi secara maksimal, sehingga mampu mengatasi permasalahan sampah dan menghasilkan energi listrik secara berkelanjutan.