JAKARTA – Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sekaligus politisi Partai Gerindra, mengkritisi anggaran besar yang dialokasikan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, anggaran yang sangat tinggi tersebut lebih baik jika dialihkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dalam keterangannya pada acara di Jiexpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2024), Riza menekankan bahwa meskipun demokrasi harus terus berkembang, pengelolaan anggaran perlu lebih efisien dan lebih memperhatikan prioritas kebutuhan rakyat. “Anggaran Pilkada itu luar biasa besar. Jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.

Politikus yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menambahkan bahwa penting untuk mencari titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Riza, banyak sektor yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki anggaran besar namun sering kali tidak mencukupi.

Senada dengan Riza, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyoroti ketidakefisienan sistem politik Indonesia terkait Pilkada. Dalam pidatonya saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Prabowo menegaskan bahwa negara-negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan untuk anggota DPRD saja. Setelah itu, DPRD-lah yang memilih bupati hingga gubernur, yang dianggap lebih efisien dan menghemat anggaran. “Negara kita harus berpikir ulang mengenai hal ini. Ada puluhan triliun yang habis dalam 1-2 hari untuk Pilkada. Sementara di negara tetangga, hanya ada satu pemilihan, yakni untuk DPRD, dan setelah itu mereka memilih bupati dan gubernur,” kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mengundang perhatian banyak pihak. Ia mengajak semua pihak, terutama para tokoh politik, untuk berpikir bersama mencari solusi sistem pemilihan yang lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. “Mari kita berpikir bersama, bagaimana sistem ini bisa diperbaiki, agar anggaran yang besar tidak hanya habis untuk satu dua hari saja, tapi bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rencana untuk memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia menjadi topik yang semakin hangat dibicarakan, terutama setelah munculnya kritik terhadap tingginya anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada. Ke depannya, diharapkan ada langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan pemilihan umum di Indonesia.