Strategi Pemerintah dalam Menyelamatkan Sritex: Bocoran Langkah-Langkah Penting
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang saat ini mengalami kebangkrutan. Pemerintah berencana mengambil langkah kolaboratif yang melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian.
Menurut Menaker, berbagai upaya penyelamatan dapat dilakukan melalui sejumlah pendekatan. Salah satunya adalah mempercepat proses mediasi antara pihak kurator dan manajemen Sritex, yang saat ini berada di bawah pengelolaan kurator setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.
“Ketika pemerintah membantu, bentuknya beragam. Ini bukan berarti pemerintah langsung menyokong perusahaan swasta secara finansial. Sebagai contoh, pemerintah bisa mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritex,” jelas Yassierli saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).
Pemerintah juga memberi dukungan terkait kelancaran proses ekspor-impor bagi Sritex. Meskipun dalam status pailit, pemerintah memastikan bahwa Sritex tetap memiliki izin untuk melakukan ekspor dan impor.
“Pemerintah berperan dalam memberikan kemudahan regulasi, khususnya terkait prosedur ekspor dan impor,” tambahnya.
Salah satu prioritas utama pemerintah adalah mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi karyawan Sritex. Menaker Yassierli menegaskan bahwa langkah-langkah penyelamatan ini tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan swasta, tetapi untuk mempertahankan lapangan kerja bagi para karyawan.
Kami juga masih menunggu proses kasasi berjalan. Karena itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel (Noel) Ebenezer, telah melakukan kunjungan langsung ke pabrik Sritex untuk melihat kondisi di lapangan,” papar Yassierli.
Dukungan lintas kementerian diharapkan mampu mempercepat pemulihan Sritex, membantu perusahaan kembali stabil, dan melindungi ribuan tenaga kerja yang berpotensi terdampak. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja, meskipun perusahaan terkait berada dalam sektor swasta.