Dua anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini dijatuhi sanksi mutasi dengan demosi terkait skandal pemerasan yang terjadi di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Kasus ini mencuat ke permukaan dan menarik perhatian publik, mendorong Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memberikan hukuman tegas.

Pelanggaran yang Mengguncang Polri

Aipda Hadi Jhontua Simarmata, salah satu polisi yang terlibat, dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun. Ia terbukti terlibat dalam pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di acara DWP. Alih-alih mengikuti prosedur rehabilitasi yang diatur oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), Hadi justru memanfaatkan situasi dengan meminta uang sebagai syarat untuk melepaskan tersangka.

Selain hukuman demosi, Hadi juga diwajibkan meminta maaf secara resmi kepada pimpinan Polri, menjalani pembinaan mental dan profesi selama satu bulan, serta menjalani isolasi selama 30 hari di ruang khusus. Selama delapan tahun ke depan, ia tidak akan ditempatkan di fungsi penegakan hukum.

Sementara itu, Aipda Lutfi Hidayat, yang juga terlibat dalam kasus ini, mendapat sanksi serupa berupa demosi lima tahun. Lutfi harus menjalani pembinaan mental dan rohani selama satu bulan serta dipindahkan ke unit lain yang tidak terkait dengan fungsi penegakan hukum.

20 Polisi Terlibat dalam Skandal Ini

Skandal pemerasan ini melibatkan total 20 anggota polisi, termasuk beberapa pejabat tinggi. Sidang etik yang berlangsung sepanjang akhir tahun 2024 menghasilkan berbagai sanksi, mulai dari pemecatan hingga demosi. Sebelumnya, 18 anggota sudah menjalani sidang etik, sementara dua lainnya diproses pada Januari 2025.

Nama-nama besar yang turut terlibat antara lain mantan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Donlad Parlaunan Simanjuntak, serta mantan Kepala Subdirektorat Ditresnarkoba, Malvino Edward. Keduanya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai akibat dari tindakan mereka yang merusak citra institusi.

Kapolri Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Menurutnya, Polri akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang mencoreng institusi, dengan menegakkan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. “Kami akan terus berupaya untuk membangun Polri yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan publik,” tegas Kapolri.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas, terutama di kalangan penegak hukum, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat.