Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan hasil pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Staf Khusus Kemendagri, Herry Heryawan, pada Sabtu (22/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pramono yang mewakili kepala daerah dari PDI-Perjuangan menyatakan keinginan untuk segera mengikuti orientasi kepala daerah atau retreat.

“Ya, hasil pembicaraan tadi, memang ada keinginan untuk segera bergabung,” ujar Bima saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025). Bima menjelaskan bahwa pihak Kemendagri saat ini menunggu 55 kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah untuk hadir dalam acara tersebut.

Meskipun beberapa kader PDI-P telah mengikuti retreat sejak hari pertama, Jumat (21/2/2025), Kemendagri tetap membuka kesempatan bagi mereka yang baru bergabung, meski akan melewatkan sesi yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). “Tidak masalah karena sesi dengan para menteri baru dimulai malam ini dan besok. Kami berharap mereka tetap mendapatkan banyak perspektif dari pemaparan para Menko dan menteri terkait, terutama terkait poin-poin Asta Cita,” jelas Bima.

Meski demikian, Bima tidak dapat memastikan kapan tepatnya para kader PDI-P akan bergabung. “Soal waktu dan jumlahnya saya tidak bisa pastikan, tapi kemungkinan akan ada yang segera datang ke sini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sempat menginstruksikan para kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat di Akademi Militer Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah yang telah berangkat agar menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

Namun, sinyal bergabungnya para kader PDI-P semakin kuat setelah Pramono Anung bertolak ke Magelang pada Sabtu (22/2/2025) untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kemendagri terkait penundaan tersebut.