JAKARTA – Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang juga anggota Partai Gerindra, menyampaikan kritik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia berpendapat bahwa anggaran besar tersebut lebih baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dalam acara yang berlangsung di Jiexpo Kemayoran pada Sabtu (14/12/2024), Riza menegaskan bahwa meskipun demokrasi harus terus berkembang, pengelolaan anggaran harus lebih efisien dan lebih memperhatikan prioritas rakyat. “Anggaran untuk Pilkada sangat besar. Jika digunakan untuk keperluan lain, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Riza yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menambahkan pentingnya menemukan keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, sektor-sektor seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan memerlukan perhatian lebih, meskipun seringkali anggaran untuk sektor-sektor ini tidak mencukupi.

Senada dengan Riza, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengkritik ketidakefisienan sistem Pilkada di Indonesia. Dalam pidatonya pada perayaan HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan sistem pemilihan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien dalam pelaksanaan Pilkada.

Prabowo menyatakan bahwa di negara-negara tersebut, pemilihan umum hanya dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD, dan selanjutnya DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Pendekatan ini dinilai lebih hemat biaya dan lebih efektif dalam penggunaan anggaran. “Kita harus mempertimbangkan kembali hal ini. Di negara kita, puluhan triliun habis dalam beberapa hari untuk Pilkada. Sementara di negara tetangga, mereka hanya memilih anggota DPRD, lalu bupati dan gubernur dipilih oleh DPRD,” jelas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mencuri perhatian banyak pihak. Ia mengajak para tokoh politik untuk berpikir bersama guna mencari solusi untuk sistem pemilihan yang lebih efisien dan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. “Mari kita pikirkan bersama, bagaimana kita bisa memperbaiki sistem ini, agar anggaran yang besar tidak hanya terbuang dalam waktu singkat, tetapi memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya kritik terhadap tingginya anggaran Pilkada, rencana untuk memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia semakin menjadi sorotan. Ke depannya, diharapkan ada langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sistem pemilihan umum di Indonesia.