Presiden Indonesia mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintahan yang bersih dapat terwujud jika kualitas hidup pejabat publik terjamin. Dalam sebuah acara di Jakarta pada 4 November 2024, ia menyatakan bahwa kesejahteraan pejabat merupakan faktor penting dalam menciptakan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Dalam penjelasannya, Presiden menekankan bahwa ketika pejabat publik merasa sejahtera, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Ia menyebutkan bahwa sistem gaji yang memadai dan tunjangan yang tepat dapat membantu mengurangi praktik korupsi, karena pejabat tidak akan merasa terdesak untuk mencari tambahan penghasilan secara ilegal.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah berencana meluncurkan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para pejabat. Program tersebut mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Dengan demikian, diharapkan para pejabat dapat fokus pada tugas mereka tanpa adanya tekanan finansial yang dapat mengganggu integritas mereka.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa meskipun kualitas hidup pejabat ditingkatkan, tetap perlu ada sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.

Melalui langkah-langkah ini, Presiden berharap dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia percaya bahwa jika rakyat melihat bahwa pejabat publik hidup dengan baik dan bertindak dengan integritas, maka dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan akan meningkat. Kepercayaan publik yang tinggi adalah fondasi penting bagi keberhasilan suatu pemerintahan.

Pernyataan Presiden mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan menjamin kualitas hidup pejabat publik, diharapkan akan muncul budaya integritas yang kuat di lingkungan pemerintahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan.