Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 7 Februari 2025. Sidang ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya dalam 22 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya.

Dalam pidato pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa DPN merupakan amanat undang-undang yang baru dapat diwujudkan pada tahun 2024. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, khususnya Pasal 15, mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun, baru setelah 22 tahun, kita akhirnya memiliki DPN yang menjalankan tugasnya sesuai mandat hukum,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pertahanan negara adalah elemen kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan perlindungan terhadap bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.

“Pertahanan adalah hal yang vital bagi suatu negara. Bahkan, dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prinsip utama yang harus kita pegang adalah perlindungan, yang berarti pertahanan,” jelasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti dampak dinamika geopolitik global yang semakin mempertegas pentingnya ketahanan nasional. Ia menjelaskan bahwa berbagai aliran pemikiran dalam strategi bernegara—baik yang berbasis ideologi maupun ekonomi—semakin menunjukkan bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, prinsip utama yang harus dipegang adalah keberlanjutan atau survival sebuah bangsa.

“Keberadaan sebuah negara bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup bangsanya,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Harian DPN yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menguraikan bahwa struktur organisasi serta tugas Dewan mencakup beragam aspek strategis yang berdampak langsung pada kedaulatan negara. DPN bertanggung jawab dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis bagi Presiden, guna memastikan pertahanan negara tetap kokoh dan adaptif terhadap tantangan global.

“DPN akan berperan dalam merancang kebijakan pertahanan nasional untuk periode lima tahun ke depan,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin.

Sidang perdana ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan global, sehingga Indonesia dapat terus berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.

Sidang ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para pejabat tinggi lainnya.