Cianjur – Polri berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan mengembangkan proyek penanaman jagung sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan sektor ketahanan pangan. Menurut Fadil, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sektor pertanian, namun juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Polri. “Polri hadir dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk mendukung sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan,” ungkap Fadil dalam acara Rakernis Baharkam Polri yang diadakan di kawasan Ciloto, Puncak, Cianjur, pada Rabu (18/12/2024).

Proyek percontohan yang diusung oleh Polri difokuskan pada penanaman jagung, salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan. Fadil mengungkapkan bahwa anggota Baharkam Polri, termasuk jajaran Polda dan Polres, akan menerima pembekalan terkait cara bertani, mulai dari proses penanaman hingga panen. “Setelah menerima pelatihan, mereka akan langsung diterjunkan ke lapangan, di Desa Jamali Kecamatan Mande, Cianjur, untuk melihat langsung bagaimana jagung ditanam di lahan yang sudah disiapkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fadil menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah lahan yang kurang produktif atau “lahan tidur,” seperti lahan perkebunan yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. “Jagung ini bisa ditanam di mana saja, bahkan di lahan perkebunan seperti kebun karet atau lainnya. Lahan-lahan yang tidak produktif ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan ini. Menurutnya, kolaborasi antara Polri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa sangat penting untuk memperkuat sektor pertanian dan memastikan ketahanan pangan di masa depan. “Kami berterima kasih atas dukungan Polri. Kolaborasi ini sangat luar biasa, dan kami berharap Polri terus berfokus pada pendampingan di sektor ketahanan pangan,” ujar Andi.

Selain itu, Andi juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian pupuk dan bantuan alat pertanian. Ia berharap agar distribusi pupuk dan bantuan lainnya tidak disalahgunakan, sehingga para petani dapat menerima manfaat secara optimal. “Pengawasan yang ketat akan mencegah masalah seperti pupuk palsu yang merugikan petani,” tambahnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa dana desa untuk sektor ketahanan pangan pada tahun 2025 akan ditingkatkan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. “Dana desa yang alokasinya akan meningkat di 2025 sangat penting untuk ketahanan pangan. Kami harap pengawasannya dilakukan dengan ketat agar tidak disalahgunakan,” ujar Yandri.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sektor pertanian dapat berkembang pesat, dan ketahanan pangan Indonesia bisa semakin kuat, berkelanjutan, serta mampu mengatasi berbagai tantangan di masa depan.