Pada 6 November 2024, isu mengenai keterlibatan oknum anggota Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Komdigi) dalam kasus pelindungan bandar judol kembali mencuat. Isu ini menuai perhatian publik setelah sejumlah pihak, termasuk aktivis anti-narkoba dan masyarakat, mendesak kepolisian untuk segera membuktikan bahwa tuduhan tersebut bukan sekadar gimik atau klaim tanpa bukti yang jelas. Pasalnya, jika terbukti, hal ini akan mencoreng citra Polri sebagai institusi yang selama ini dipercaya untuk memberantas kejahatan, khususnya terkait peredaran narkoba.

Kepolisian diminta untuk melakukan penyidikan secara transparan dan mendalam terkait tuduhan tersebut. Aktivis dan sejumlah anggota DPR juga meminta agar Polri tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang terkesan untuk menutupi kasus ini. Mereka menegaskan pentingnya pembuktian yang jelas, agar masyarakat tidak terkesan bahwa kasus ini hanya menjadi bahan gimik politik atau sekadar aksi “balas dendam” terhadap pihak-pihak tertentu. Transparansi dalam proses hukum diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Tuduhan terhadap oknum Komdigi yang disebut-sebut terlibat dalam pelindungan bandar judol berasal dari penyelidikan internal yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Menurut laporan yang beredar, oknum tersebut diduga memfasilitasi atau memberikan perlindungan terhadap jaringan peredaran narkoba yang melibatkan bandar judol. Jika terbukti benar, ini akan menjadi pukulan telak bagi Polri, yang selama ini mengedepankan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya memerangi kejahatan transnasional.

Masyarakat dan berbagai kalangan berharap agar Polri bisa menuntaskan kasus ini dengan segera dan transparan. Mereka ingin melihat apakah benar ada keterlibatan oknum anggota Polri dalam praktik pelindungan kejahatan terorganisir, ataukah ini hanya tuduhan yang tidak berdasar. Keberhasilan Polri dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian besar bagi integritas lembaga, sekaligus memberikan pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi pelindung kejahatan di dalam tubuh kepolisian.

Terkait dengan isu ini, Polri melalui juru bicaranya berjanji akan melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap oknum yang disebut-sebut terlibat dalam pelindungan bandar judol. Proses penyelidikan akan dilakukan dengan prosedur yang sah, mengutamakan asas praduga tak bersalah. Pihak Polri menegaskan bahwa setiap oknum yang terbukti terlibat dalam kejahatan akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam tubuh Polri dan untuk menjaga kepercayaan publik.

Meskipun Polri berjanji untuk melakukan pemeriksaan, banyak pihak yang masih meragukan apakah tuduhan terhadap oknum Komdigi ini hanya sebatas isu atau fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Polri untuk membuktikan dengan cepat dan jelas bahwa tuduhan ini tidak lebih dari sekadar gimik, dan bahwa tidak ada ruang bagi oknum yang melanggar hukum di tubuh kepolisian. Proses hukum yang transparan dan adil akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba.