Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Tony Blair Institute (TBI) menggelar pertemuan penting pada 14 Maret 2025 di Jakarta untuk mempererat kerja sama dalam mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia. Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pemerintahan digital menjadi prioritas utama yang diharapkan dapat mendorong pembangunan nasional. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi pemerintahan digital.

Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Salah satu topik utama adalah inklusi keuangan, yang menjadi bagian penting dari agenda digitalisasi di Indonesia. Rini menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan sistem perpajakan berbasis digital, serta penerapan perizinan berusaha yang lebih efisien. Semua ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, Rini juga menyampaikan bahwa KemenPANRB mengutamakan penerapan shared outcomes untuk meningkatkan sinergi antarprogram. Diharapkan kerja sama dengan TBI dapat mempercepat implementasi transformasi digital, dengan fokus pada pengembangan platform digital pemerintah dan sinergi dengan pemangku kepentingan. TBI juga berperan dalam memfasilitasi akses dan pendanaan dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan UNDP, untuk mendukung keberlanjutan transformasi ini. Shuhaela Haqim, Country Director TBI, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kolaborasi yang telah dimulai sejak 2023, demi suksesnya pemerintahan digital di Indonesia.