Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat seleksi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), termasuk kategori paruh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa program ini menjadi perhatian utama bagi calon pelamar yang ingin bergabung di sektor-sektor pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, serta berbagai bidang teknis dan operasional lainnya. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan yang kekurangan pegawai.

Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh peserta adalah tentang kapan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta P3K paruh waktu 2025 akan diterbitkan. Proses ini sangat penting, karena bagi peserta yang ingin bergabung dengan pemerintah, kepastian mengenai status dan pengangkatan mereka sangat dinantikan. Agar proses pengangkatan berjalan lancar, pihak terkait harus terlebih dahulu mengajukan usulan mengenai jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan.

Setelah usulan diajukan, Kementerian PANRB akan memverifikasi data tersebut untuk memastikan bahwa permintaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan tidak terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan yang direkrut, sehingga bisa menghindari masalah seperti kekurangan atau kelebihan pegawai di sektor tertentu.

Setelah verifikasi selesai, calon pegawai diberikan waktu selama tujuh hari untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). DRH ini berisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan data lainnya yang akan digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam melanjutkan proses pengangkatan dan penetapan SK serta NIP. Dengan begitu, proses seleksi P3K dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien, serta memenuhi kebutuhan pemerintah.