Konflik sosial dan tantangan dalam sistem demokrasi sering meninggalkan jejak yang mendalam bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan perdamaian menjadi salah satu langkah krusial yang harus diterapkan sejak usia dini. Meski begitu, saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang memberikan ruang bagi pengajaran mengenai perdamaian, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Eric Kaunan, peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa pendidikan perdamaian harus dimulai sejak usia muda agar generasi penerus dapat menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian. Ini ia sampaikan dalam sebuah diskusi dalam Seminar Nasional yang mengangkat tema “Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia” yang berlangsung pada Selasa, 26 November 2024.

Mengapa Pendidikan Perdamaian Diperlukan Sejak Dini

Eric mengungkapkan bahwa konflik sosial bisa muncul dari berbagai faktor, seperti dinamika sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk dibekali dengan pemahaman mengenai nilai-nilai perdamaian serta keterampilan dalam mencegah potensi konflik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan pesan yang mendukung keharmonisan sosial.

Dia juga menyarankan agar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat menjadi pintu gerbang dalam memperkenalkan pendidikan perdamaian, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Tokoh masyarakat juga memiliki peran besar dalam menyebarluaskan gagasan ini ke komunitas yang lebih luas.

“Setiap individu bisa menjadi agen perdamaian, tergantung pada nilai-nilai yang mereka anut,” tambah Eric.

Demokrasi dan Modal Sosial Indonesia

Arie Sujito, seorang sosiolog, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal modal sosial untuk mengelola keberagaman masyarakat. Keberagaman ini, menurutnya, adalah dasar yang kokoh bagi terciptanya demokrasi yang sehat. Namun, ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya, demokrasi seringkali dihadapkan pada tantangan berupa konflik kepentingan antar kelompok.

Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi sebagai bentuk ekspresi publik harusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, demonstrasi bisa menjadi saluran untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, tanpa perlu melibatkan kekerasan.

Rekonsiliasi Sebagai Solusi Konflik

Lambang Trijono, sosiolog dan peneliti PSKP UGM, menyoroti penyebab utama konflik yang sering kali berkepanjangan. Menurutnya, konflik tersebut biasanya muncul karena adanya masalah besar yang sulit diselesaikan, kesalahpahaman antara kelompok, serta rasa dendam akibat kekerasan yang terjadi di masa lalu.

“Untuk mengakhiri konflik yang berlarut-larut, diperlukan proses rekonsiliasi yang berlangsung di zona damai yang netral. Tujuannya adalah untuk membenahi persepsi yang keliru di antara pihak-pihak yang terlibat,” jelas Lambang.

Dia juga menekankan pentingnya pendidikan perdamaian sebagai sarana untuk mencetak generasi yang lebih siap menghadapi konflik dengan cara yang damai, mengedepankan dialog, dan menghindari kekerasan.

Kesimpulan

Pendidikan perdamaian bukan hanya tanggung jawab segelintir pihak, melainkan tugas kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian sejak dini, kita dapat membentuk generasi yang lebih mampu menjaga keharmonisan dalam keberagaman serta memperkuat demokrasi di Indonesia di masa depan.