Pada 14 Desember 2024, pengamat politik dan pemerintahan berharap besar bahwa pemerintahan yang baru dapat membawa Indonesia menuju era baru yang bebas dari praktik korupsi. Dengan adanya kepemimpinan yang baru, para pengamat menilai bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan dan memastikan bahwa Indonesia bisa lebih transparan dalam pengelolaan negara.

Para pengamat menyatakan bahwa komitmen yang kuat dari pemerintah sangat diperlukan untuk memberantas korupsi, baik di level pusat maupun daerah. Mereka mengingatkan bahwa korupsi telah lama menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, pemerintah baru diharapkan dapat menegakkan hukum secara adil dan menindak tegas setiap pelaku yang terbukti bersalah.

Tidak hanya dari sisi pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diharapkan tetap menjalankan tugasnya dengan tegas dan independen. Pengamat menilai bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara KPK dan pemerintah, serta dukungan penuh dari masyarakat. Tanpa adanya independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, pemberantasan korupsi akan sulit terwujud.

Masyarakat Indonesia berharap bahwa pemerintahan baru ini dapat lebih transparan dan terbuka dalam kebijakan serta pengelolaan anggaran negara. Dengan begitu, diharapkan akan ada kepercayaan yang lebih besar dari publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Pengamat pun menekankan pentingnya pendidikan anti-korupsi di semua lapisan masyarakat untuk menciptakan budaya yang bebas dari korupsi.