Pada tanggal 16 Desember 2024, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dapat berpotensi mendatangkan penerimaan negara hingga Rp75 triliun pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sektor fiskal negara guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Penerapan tarif PPN yang dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen pada 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan perkiraan penyerapan sekitar Rp75 triliun, pemerintah berharap tarif baru ini dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Kebijakan ini diambil pada saat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi, di mana pemerintah memerlukan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun ada kekhawatiran bahwa kenaikan tarif PPN dapat memberatkan masyarakat, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan dan memberikan manfaat jangka panjang. Pengawasan ketat terhadap implementasi tarif ini juga akan dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan atau penarikan pajak yang tidak sesuai.

Diperkirakan bahwa sektor-sektor tertentu, seperti barang dan jasa konsumsi, akan menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan PPN. Pemerintah juga mengharapkan bahwa sektor-sektor digital dan e-commerce akan turut menyumbang penerimaan pajak yang lebih besar, seiring dengan pertumbuhan transaksi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Penerimaan dari PPN yang lebih besar ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan prioritas. Pemerintah menargetkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan peningkatan dana dari sektor pajak, diharapkan sektor-sektor tersebut dapat berkembang lebih cepat dan membawa manfaat langsung kepada masyarakat.

Peningkatan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 berpotensi memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara, dengan proyeksi serapan mencapai Rp75 triliun. Meskipun kebijakan ini berpotensi memberatkan sebagian konsumen, pemerintah berharap kebijakan tersebut akan membawa manfaat jangka panjang dalam pemulihan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.