Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan pernyataan penting yang meminta agar DPR dan pemerintah tidak sering melakukan perubahan terhadap syarat usia pejabat publik. Permintaan ini muncul seiring banyaknya perdebatan mengenai perubahan aturan terkait usia minimum dan maksimum bagi pejabat di berbagai sektor pemerintahan, termasuk kepala daerah, menteri, dan anggota legislatif.

MK menyampaikan bahwa perubahan yang terlalu sering terhadap syarat usia pejabat publik bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut MK, kriteria usia dalam jabatan publik seharusnya memiliki landasan yang kuat dan konsisten, tidak berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik atau kebijakan jangka pendek. Konsistensi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan menjaga kredibilitas proses rekrutmen pejabat publik.

Beberapa perubahan terkait syarat usia pejabat publik yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa perubahan ini sering kali didorong oleh kepentingan politis tertentu, sehingga dianggap tidak sesuai dengan semangat konstitusi. MK menegaskan bahwa usia pejabat publik harus diatur berdasarkan kebutuhan negara, bukan atas dasar agenda politik jangka pendek.

Menanggapi pernyataan MK, beberapa anggota DPR dan pejabat pemerintah menyatakan akan memperhatikan saran tersebut dalam proses legislasi ke depan. Namun, tidak sedikit pula yang merasa bahwa fleksibilitas dalam mengubah syarat usia diperlukan untuk menjawab tantangan zaman dan dinamika politik yang terus berkembang. Meskipun demikian, DPR dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan aturan dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.