Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan beberapa gubernur untuk membahas berbagai isu, seperti keuangan daerah, pengelolaan BUMD, dan birokrasi. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur NTB Lalu M Iqbal, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

“Kami mengundang gubernur-gubernur secara acak berdasarkan dua indikator utama. Pertama adalah tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah, yang terbagi menjadi tiga kategori: tinggi, sedang, dan rendah,” jelas Rifqinizamy dalam rapat yang berlangsung di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).

Rifqinizamy juga menekankan pentingnya pengelolaan BUMD yang baik. Menurutnya, BUMD seharusnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa provinsi dengan pengelolaan BUMD yang sangat baik, yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. Namun, di beberapa tempat, BUMD justru menjadi beban bagi APBD, alih-alih memberi dampak positif.

“Pengelolaan BUMD harus lebih ditingkatkan. Kita berharap, kedepannya, BUMD bisa berfungsi lebih maksimal dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Kami juga membayangkan terbentuknya holding BUMD yang bisa mendukung daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar,” tambah Rifqinizamy.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan masalah birokrasi, termasuk proses konversi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah.

“Dalam pengelolaan kepegawaian, salah satu tugas besar kita adalah menyelesaikan masalah tenaga honorer yang perlu dikonversi menjadi PPPK. Hal ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk belanja pegawai di masing-masing daerah,” pungkasnya.

Dengan demikian, rapat ini mencakup berbagai aspek penting terkait pengelolaan keuangan daerah dan birokrasi yang perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan mendukung kemajuan daerah.