Pada 14 Maret 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengadakan pertemuan strategis dengan Tony Blair Institute (TBI) di Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan pemerintahan digital yang lebih efisien dan transparan di Indonesia. Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintahan digital yang tengah dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam percepatan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memajukan ekonomi digital. Rini menegaskan bahwa agar tujuan tersebut tercapai, perlu adanya kerjasama lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional, untuk mendorong akselerasi transformasi digital di pemerintahan.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai inisiatif yang dapat mendorong pengentasan kemiskinan dan mempercepat transformasi digital di sektor publik. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah inklusi keuangan, yang menjadi bagian integral dari strategi pemerintahan digital di Indonesia. Rini menjelaskan bahwa pemerintahan digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memperkuat transparansi anggaran negara, dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah dan cepat.

Rini juga menyampaikan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah melalui digitalisasi, seperti pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan data yang lebih terintegrasi dan akurat, serta pengembangan sistem perpajakan yang lebih efisien dan berbasis digital. Pemerintah juga tengah memperkenalkan layanan perizinan berusaha yang lebih cepat dan transparan, serta meningkatkan administrasi pemerintahan dengan berbagai aplikasi digital untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui strategi-strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Ke depannya, pemerintahan digital di Indonesia diharapkan bisa menjadi katalisator dalam mewujudkan negara yang lebih modern, inklusif, dan maju. Pemerintah juga berharap bahwa kolaborasi dengan TBI ini dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut, dengan membawa pengalaman internasional dalam memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan transformasi digital yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.