Komando Daerah Militer XV/Pattimura menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan prajurit dalam praktik tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf. Heri Krisdianto menegaskan bahwa Pangdam tidak akan mentoleransi setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang menyebutkan keterlibatan oknum anggota TNI yang memiliki usaha atau bahkan menjadi bandar batu cinabar di area tambang ilegal tersebut. Heri menjelaskan bahwa saat ini Kodam tengah melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi demi keuntungan pribadi. Ia menekankan bahwa jika ada prajurit yang terbukti bersalah, mereka pasti akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku. Ribuan penambang ilegal yang beroperasi di Gunung Botak disebut menjadi potensi besar bagi penyimpangan oleh oknum tertentu. Heri juga mengingatkan bahwa Pangdam terus mengimbau seluruh prajurit agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Ia mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku dan insan pers, untuk berperan aktif dalam pengawasan serta pencarian solusi atas maraknya tambang ilegal di wilayah tersebut. Mengingat situasi politik di Kabupaten Buru yang sedang bersiap menghadapi pemungutan suara ulang, ia berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan isu ini sebagai alat politik dengan membangun narasi negatif tanpa bukti valid. Masyarakat pun diminta turut mengawasi agar penanganan kasus ini berjalan transparan dan objektif.