Pada tanggal 28 Desember 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan sebagai langkah untuk mendukung nelayan kecil di Indonesia. Dalam pernyataan resmi, KKP menjelaskan bahwa penerapan PNBP yang adil dan terukur akan membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan.

Dalam upaya memperkuat sistem perikanan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa PNBP yang diterima dari sumber daya alam (SDA) perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung nelayan kecil. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan tercipta keadilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Hingga akhir tahun 2024, KKP mencatat bahwa total PNBP dari sektor perikanan tangkap mencapai Rp926 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan penerapan sistem PNBP pasca produksi, di mana pelaku usaha membayar sesuai dengan jumlah tangkapan yang dihasilkan, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

KKP menekankan bahwa dana yang diperoleh dari PNBP akan digunakan untuk berbagai program yang mendukung produktivitas nelayan kecil. Ini termasuk bantuan alat penangkapan ikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan infrastruktur di daerah pesisir. Dengan demikian, nelayan kecil akan memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan bahwa penerapan PNBP yang baik juga berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan perikanan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistematis, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Melalui penguatan sistem PNBP dan dukungan terhadap nelayan kecil, diharapkan akan tercipta ekosistem perikanan yang lebih sehat dan berkelanjutan. KKP menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, namun mereka optimis bahwa langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif bagi sektor perikanan Indonesia.

Dengan penegasan mengenai pentingnya PNBP dalam mendukung nelayan kecil, KKP menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem perikanan yang adil dan berkelanjutan. Melalui regulasi baru dan peningkatan dukungan bagi nelayan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terwujud secara nyata. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.