Pada 28 Desember 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan memainkan peran kunci dalam mendukung kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. Menurut pernyataan resmi, KKP menekankan pentingnya penerapan PNBP yang adil dan terukur guna mendorong produktivitas dan meningkatkan taraf hidup nelayan, sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha di sektor perikanan.

Sebagai bagian dari upaya ini, KKP telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi ini bertujuan memastikan bahwa PNBP yang diterima dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA) perikanan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan nelayan kecil. Harapannya, peraturan ini akan menciptakan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Pada akhir 2024, KKP melaporkan bahwa total PNBP dari sektor perikanan tangkap mencapai Rp926 miliar, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerapan sistem PNBP pasca-produksi, di mana pelaku usaha membayar sesuai dengan hasil tangkapan, diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perikanan.

KKP menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh dari PNBP akan dialokasikan untuk berbagai program yang mendukung nelayan kecil, seperti pemberian bantuan alat tangkap, pelatihan keterampilan, dan peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir. Langkah-langkah ini bertujuan memberi akses yang lebih baik bagi nelayan terhadap teknologi dan sumber daya yang dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Lotharia Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, menyatakan bahwa penerapan PNBP yang efektif juga berfungsi untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan seluruh pihak dapat berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem laut.

KKP berkomitmen untuk terus memperbaiki kesejahteraan nelayan melalui kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat. Dengan menguatkan sistem PNBP dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada nelayan kecil, diharapkan tercipta ekosistem perikanan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Meskipun tantangan masih ada, KKP optimis langkah-langkah ini akan membawa dampak positif bagi sektor perikanan di Indonesia.

Dengan penekanan pada peran penting PNBP dalam mendukung nelayan kecil, KKP menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui regulasi baru dan peningkatan dukungan bagi nelayan, diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat tercapai dengan lebih nyata. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.