Pada tanggal 31 Desember 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki periode 100 hari pertama, yang dianggap sebagai ujian awal bagi kabinetnya. Sejumlah kebijakan dan langkah yang diambil sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 menuai kritik dan kontroversi, menciptakan sorotan publik yang signifikan.

Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo adalah implementasi delapan program prioritas yang tergabung dalam Asta Cita. Program-program tersebut mencakup pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan ketahanan pangan. Pengamat politik menilai bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru. Jika program-program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, maka ekspektasi positif terhadap pemerintah akan meningkat.

Namun, langkah-langkah yang diambil tidak lepas dari kontroversi. Salah satu menteri, Natalius Pigai, mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya, yang dinilai tidak realistis oleh banyak pihak. Permintaan tersebut memicu kritik tajam dari publik dan pengamat yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran di tengah tantangan ekonomi saat ini. Kontroversi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara harapan dan realitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

Selain itu, Prabowo juga mendapat sorotan terkait campur tangannya dalam Pilkada Serentak 2024. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dukungan Prabowo terhadap calon-calon tertentu dianggap melanggar netralitas sebagai presiden. Kritikan ini muncul karena banyak pihak khawatir bahwa dukungan tersebut dapat mempengaruhi keputusan aparat negara di lapangan. Meskipun Istana membantah adanya pelanggaran hukum, kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap ada.

Kontroversi lainnya muncul dari perilaku beberapa pembantu Prabowo yang dinilai tidak pantas, seperti penghinaan terhadap pedagang es teh oleh Utusan Khusus Presiden. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan petisi untuk mencopot pejabat tersebut. Respons negatif dari masyarakat menunjukkan bahwa tindakan para pembantu presiden dapat berdampak langsung pada citra pemerintah di mata rakyat.

Dengan berbagai kebijakan dan kontroversi yang muncul menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, tantangan besar masih menanti. Semua pihak kini menantikan bagaimana pemerintah akan merespons kritik dan menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas politik. Keberhasilan atau kegagalan dalam periode ini akan menjadi penentu arah pemerintahan Prabowo ke depan.