Kasus Diskriminasi Siswa Karena Tunggakan SPP: Tanggapan Sosiolog Pendidikan Unismuh Makassar
Kasus diskriminasi terhadap siswa akibat tunggakan SPP kembali mencuat setelah seorang siswa kelas IV, Mahesa, dihukum oleh wali kelasnya, Haryati, dengan cara duduk di lantai selama jam pelajaran. Kejadian ini terjadi pada 6 Januari 2025 dan memicu perdebatan mengenai kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Ini menunjukkan bahwa masalah tunggakan SPP dapat berpengaruh besar terhadap pengalaman belajar siswa.
Mahesa dihukum di depan teman-temannya, yang menimbulkan rasa malu dan tekanan psikologis. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan pendidikan. Kebijakan yang membedakan perlakuan siswa berdasarkan kemampuan finansial mereka dapat merusak kepercayaan diri dan motivasi belajar. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua siswa.
Sosiolog pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Suardi, memberikan tanggapannya terkait insiden tersebut. Ia menekankan bahwa tindakan menghukum siswa karena masalah finansial adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendukung perkembangan setiap individu tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak siswa dalam sistem pendidikan.
Suardi juga menggarisbawahi perlunya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Ia menyarankan agar sekolah-sekolah mengembangkan program bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam membayar SPP, sehingga tidak ada siswa yang merasa terdiskriminasi. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan semua siswa dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh masalah finansial. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif.
Diskriminasi semacam ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga dapat mempengaruhi iklim pendidikan secara keseluruhan. Ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa dapat menurunkan kualitas pendidikan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan orang tua serta masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk meninjau kembali kebijakan yang ada dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas sistem pendidikan.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kasus diskriminasi ini, semua pihak kini diajak untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan. Kesadaran akan pentingnya perlakuan adil bagi semua siswa harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam mendukung keadilan sosial di bidang pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk sukses tanpa terhalang oleh faktor ekonomi.