Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya peran Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) dalam bukan hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga sebagai pendorong kesetaraan gender di Indonesia. Menurutnya, Direktorat PPA-PPO memiliki peran strategis dalam memberikan afirmasi dan kesempatan yang setara bagi perempuan Indonesia untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Dalam acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy yang digelar pada Selasa, 17 Desember 2024, Kapolri menyampaikan, “Kami berharap Direktorat PPA-PPO dapat menjadi simbol kepemimpinan perempuan yang menginspirasi dan memotivasi, serta mengingatkan bahwa perempuan Indonesia memiliki ruang yang setara untuk berkarya.”

Jenderal Listyo juga mengingatkan pentingnya keberadaan Direktorat ini sebagai garda terdepan dalam menjaga hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Tidak hanya menjadi institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak dalam memberikan perlindungan terhadap martabat mereka yang menghadapi masalah hukum.

“Kerja sama yang lebih kuat harus dibangun, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar perlindungan terhadap korban dan pemulihan hak mereka dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif. Kami juga mendorong agar lebih banyak layanan yang terintegrasi dan cepat merespons laporan masyarakat,” ujar Kapolri.

Direktorat PPA-PPO: Langkah Positif dalam Perlindungan Korban

Tindak lanjut dari pernyataan Kapolri ini juga mendapat apresiasi dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) di tubuh Polri. Kowani menilai langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan lebih baik kepada perempuan, anak, dan korban perdagangan orang.

Sekretaris Jenderal Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, mengungkapkan, “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kapolri dalam mendirikan direktorat ini. Langkah Polri dalam menghadirkan perlindungan yang lebih cepat dan efektif untuk korban sangatlah penting.”

Direktorat ini pertama kali dicetuskan oleh Kapolri pada 2021 dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Keberadaan direktorat ini semakin dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 yang mengubah status subdirektorat PPA menjadi Direktorat di tubuh Polri.

Langkah Maju Polri dalam Perlindungan Korban

Langkah tersebut dipandang sebagai lompatan maju dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk perdagangan manusia. Sejak diresmikan, Direktorat PPA-PPO telah bekerja keras untuk melacak dan memberikan perlindungan kepada banyak korban yang selama ini terabaikan. Kowani menyatakan bahwa Polri telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan hak-haknya, serta memberikan pemulihan yang dibutuhkan.

Dengan adanya Direktorat PPA-PPO, diharapkan penanganan kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat lebih cepat dan lebih efisien. Langkah ini juga menegaskan komitmen Polri dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua warganya, tanpa terkecuali.