Sejak adanya wacana perubahan struktur organisasi, di mana Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejumlah kalangan mulai mengkhawatirkan potensi politisasi dalam tubuh kepolisian. Banyak yang menilai bahwa jika Polri diposisikan di bawah Kemendagri, maka independensinya dalam menjalankan tugasnya dapat terancam. Polri yang seharusnya netral dan tidak terlibat dalam urusan politik, berisiko menjadi alat politik bagi pihak tertentu.

Salah satu alasan utama kekhawatiran ini adalah peran Kemendagri yang langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Dalam struktur pemerintahan, Kemendagri sering dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan ini bisa memberikan pengaruh kuat dalam penentuan kebijakan di level daerah. Jika Polri berada di bawah Kemendagri, ada kemungkinan besar bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepolisian bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berlaku saat itu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu prinsip dasar yang selalu ditekankan dalam kepolisian adalah netralitas dalam menjalankan tugasnya. Polri diharapkan dapat berperan secara objektif, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Namun, dengan struktur baru yang memposisikan Polri di bawah Kemendagri, banyak pihak khawatir bahwa lembaga ini bisa lebih mudah dipolitisasi, baik dalam pengambilan keputusan operasional maupun dalam pengawasan terhadap aparat negara lainnya.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa langkah ini bisa berpotensi merugikan kredibilitas Polri. Mereka berpendapat bahwa meskipun Kemendagri memiliki peran penting dalam pemerintahan, pengawasan terhadap Polri harus tetap independen agar bisa menjalankan fungsinya secara profesional. Jika terlalu banyak intervensi politik, dikhawatirkan Polri justru akan kehilangan kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Untuk itu, beberapa kalangan menilai penting adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan independensi Polri, meskipun berada di bawah Kemendagri. Salah satunya adalah dengan memberikan batasan yang tegas terkait pengaruh politik dalam operasional Polri. Polri perlu memiliki ruang gerak yang lebih bebas agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa tekanan dari kekuasaan politik yang berlaku.