Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mengejutkan menjelang retret kepala daerah terpilih di Magelang, Jawa Tengah. Dalam instruksi tersebut, Megawati melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Keputusan ini memicu polemik, terutama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib hadir.

“Ini adalah urusan pemerintahan yang mengundang kepala daerah, diundang langsung oleh presiden. Jadi, seharusnya mereka hadir,” ujar Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Solo, Jumat (21/2/2025).

Retret ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan konsep serupa yang pernah diterapkan pada Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Namun, instruksi Megawati yang dikeluarkan sehari sebelum acara, yakni pada 20 Februari 2025, membuat sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih absen. Instruksi tersebut terbit setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memicu spekulasi terkait latar belakang keputusan partai.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu hingga pukul 15.00 WIB untuk memantau jumlah kepala daerah yang hadir dan alasan ketidakhadiran mereka. “Kita tunggu hingga pukul 15.00 WIB. Saat ini masih jam 11.33, jadi mari kita lihat nanti berapa kepala daerah yang hadir dan apa alasan mereka yang tidak datang,” ujar Bima di Media Center Magelang Retreat, Jumat (21/2/2025).

Ketidakhadiran para kepala daerah, terutama dari PDIP, memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap tujuan utama retret, yaitu memperkuat silaturahmi dan memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih. Salah satu kepala daerah yang absen adalah Gubernur Bali, Wayan Koster, meskipun tiket keberangkatannya telah dipesan. Koster memilih mendampingi istrinya, Putri Suastini Koster, dalam acara pelantikan TP PKK di Jakarta.

Di Jawa Barat, sejumlah kepala daerah dari PDIP, seperti Bupati Cirebon dan Wali Kota Bekasi, juga tidak hadir. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa seluruh kader partai, termasuk kepala daerah, harus patuh terhadap instruksi Megawati. Ia juga menyebutkan bahwa PDIP sedang mengkaji aspek hukum dari retret ini, termasuk relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kehadiran para kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini memunculkan beragam tanggapan, ada yang memandangnya sebagai penegasan atas pentingnya retret, namun ada pula yang menilai hal tersebut sebagai bentuk tekanan politik terhadap kepala daerah dari PDIP.

Dari total 503 kepala daerah yang diundang, sebanyak 456 orang hadir di Akmil Magelang, sementara 47 lainnya tidak hadir. Instruksi Megawati yang melarang kehadiran kader PDIP dalam acara ini dipandang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan retret, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di tengah dinamika politik yang berkembang.