Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut menghadapi serangan masif setelah pemecatan Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, serangan semakin intensif sejak keputusan pemecatan diumumkan dalam pertemuan pengurus PDI Perjuangan pada Senin, 16 Desember 2024. Selain Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution juga dikeluarkan dari keanggotaan partai dalam keputusan tersebut.

Sebelum pemecatan, isu mengenai desakan agar Hasto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekjen PDI Perjuangan sempat beredar luas. Ronny mengungkapkan bahwa Hasto sendiri telah menerima permintaan agar tidak melanjutkan proses pemecatan Jokowi. Namun, keputusan tetap diambil dan sejak saat itu tekanan terhadap Hasto semakin meningkat, hingga akhirnya puncaknya terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, ketika ia resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku. Penetapan status tersangka ini bertepatan dengan pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Desember 2024. Ronny menilai bahwa momentum ini mencerminkan adanya kepentingan tertentu yang merasa terganggu dengan sikap PDI Perjuangan, terutama terkait pemecatan Jokowi dan keluarganya.

KPK menyatakan bahwa Hasto berperan dalam mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Selain itu, Hasto juga disebut mengatur penyerahan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain kasus suap, Hasto juga dijerat dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice.