Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mengambil langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan dengan membuka pendaftaran program Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA. Program ini ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Rakyat akan berlangsung di dua lokasi, yakni di Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Bantul, dengan daya tampung 100 siswa, dan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Sleman, yang menyediakan kuota untuk 50 siswa.

Pendaftaran program ini dibuka hingga 30 April 2025 dan menyasar siswa kelas 9 SMP serta MTs dari keluarga kurang mampu. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pengaribowo, mengungkapkan bahwa program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berdasarkan hasil inventarisasi, tercatat 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga miskin di Gunungkidul yang diperkirakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi.

Untuk memperluas sosialisasi program ini, Dinas Sosial Gunungkidul berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyebarkan informasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, serta berbagai platform digital. Selain itu, Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul turut aktif menginformasikan program ini kepada seluruh SMP dan MTs di wilayah tersebut. Herjun menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk bantuan sosial, melainkan merupakan jembatan penting untuk memastikan siswa dari keluarga miskin tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Ia pun mengimbau para orang tua untuk segera berkoordinasi agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini.