Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menyatakan dukungannya terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berisi berbagai tanggapan, pertanyaan, serta masukan dari seluruh anggota dewan guna menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjalankan programnya ke depan.

Wakil Fraksi NasDem, M. Taufik Tuangku Mudo, menekankan bahwa penerapan e-Government harus dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Ia berharap SPBE dapat mendorong integrasi antarinstansi, membentuk sistem pemerintahan yang solid, serta menghadirkan birokrasi berkualitas dengan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Gerindra, Shabirin Rahmat, menyoroti pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait SPBE agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, ia juga menyinggung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lingkungan Hidup 2025-2055 yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, upaya pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, Yeri Amirudin, turut memberikan pandangannya terkait Ranperda SPBE. Ia berharap aturan tersebut dapat mencakup berbagai aspek krusial, seperti dasar hukum dan prinsip tata kelola digital, manajemen serta audit teknologi, implementasi konsep Smart City, transformasi digital, partisipasi masyarakat, sumber pendanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, aman, dan inklusif bagi seluruh warga Bukittinggi.