Divhumas Polri Raih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi, Tanda Komitmen Terhadap Integritas
Divisi Humas Polri berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai pengakuan atas upaya Divhumas dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi. Ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian semakin berkomitmen untuk memperbaiki citra dan integritas mereka di mata publik.
Penilaian untuk predikat WBK dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN-RB, yang menilai berbagai aspek kinerja dan integritas unit kerja. Dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebanyak 22 unit kerja, termasuk Divhumas Polri, berhasil meraih predikat ini. Proses penilaian yang ketat mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi publik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Divhumas berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan transparan.
Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa predikat WBK adalah hasil kerja keras seluruh personel Divhumas Polri. Ia menyatakan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ini mencerminkan tekad Divhumas untuk tidak hanya mendapatkan penghargaan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pencapaian ini, Polri berharap predikat WBK dapat menjadi inspirasi bagi unit kerja lainnya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. Keberhasilan Divhumas dalam meraih predikat ini diharapkan dapat mendorong institusi lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ini menunjukkan bahwa perubahan positif dalam birokrasi dapat dicapai melalui komitmen bersama.
Dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, semua pihak kini diajak untuk melihat langkah positif yang diambil oleh Divhumas Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan ini menjadi momen penting bagi institusi kepolisian untuk terus berinovasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam setiap aspek pelayanan publik. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari aparat penegak hukum.