Pada tanggal 22 Oktober 2024, Natalius Pigai, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, mengungkapkan rencana ambisiusnya untuk meningkatkan anggaran kementerian menjadi Rp 20 triliun. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tanah air.

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan pentingnya memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dia berencana untuk menggunakan peningkatan anggaran ini untuk program-program yang mendukung pendidikan hak asasi manusia, advokasi bagi kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari rencananya, Pigai juga akan meluncurkan berbagai program strategis, seperti peningkatan akses informasi tentang hak asasi manusia dan pembentukan pusat layanan untuk masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka.

Menteri Pigai juga menyatakan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam upaya memperkuat kapasitas kementerian. Dengan melibatkan organisasi internasional, dia berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menangani isu-isu hak asasi manusia yang kompleks di Indonesia.

Meski memiliki rencana besar, Pigai menyadari bahwa tantangan di depan cukup berat. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Namun, dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, ia yakin dapat mewujudkan visi tersebut.

Dengan ambisi untuk meningkatkan anggaran kementerian menjadi Rp 20 triliun, Natalius Pigai menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih menghargai dan melindungi hak-hak warganya.