Kasus pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) kembali mencuat ke permukaan, kali ini di wilayah perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya. Pihak Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terkait 93 sertifikat yang diduga telah dipalsukan. Yang mengejutkan, tanah yang seharusnya berada di daratan justru dipindahkan ke wilayah laut dengan luas yang lebih besar dari yang tertera sebelumnya.

Modus Operandi Pemalsuan Sertifikat SHM

Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, mengungkapkan modus yang digunakan pelaku dalam kasus ini. Para pelaku diduga mengubah data koordinat dalam sertifikat, memindahkan tanah yang seharusnya berada di daratan menjadi wilayah laut. Tak hanya itu, manipulasi juga terjadi pada data nama pemegang hak, serta pengubahan lokasi yang memperluas luas tanah secara ilegal.

“Pelaku mengubah data 93 SHM, memindahkan tanah dari darat ke laut dengan memperbesar luasnya,” ujar Djuhandani saat memberikan keterangannya pada Jumat (14/2/2025).

Proses Penyidikan yang Terus Berlanjut

Tim penyidik Bareskrim telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini. Beberapa pihak yang telah diperiksa meliputi pelapor, ketua dan anggota mantan panitia ajudikasi PTSL, pejabat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, serta pegawai dari Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Penyidik sedang mendalami apakah ada keterlibatan oknum dari instansi terkait dalam skema pemalsuan ini.

Gelaran Perkara dan Langkah Hukum Selanjutnya

Penyelidikan terus dilakukan, dan dalam waktu dekat, pihak Bareskrim akan menggelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Djuhandani menekankan bahwa pihaknya akan terus mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang sesuai.

“Kami akan segera menggelar perkara untuk menentukan apakah penyidikan lanjut dapat dilakukan,” kata Djuhandani.

Pentingnya Pengawasan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah

Kasus pemalsuan sertifikat tanah ini mengingatkan kita akan pentingnya proses verifikasi yang lebih ketat dalam penerbitan dokumen kepemilikan tanah. Manipulasi seperti ini sangat merugikan berbagai pihak yang berusaha untuk memperoleh tanah yang sah. Kejadian ini menjadi perhatian lebih bagi masyarakat dan pemerintah agar praktik pemalsuan seperti ini tidak terulang.

Kasus ini membuka banyak pertanyaan tentang bagaimana pemalsuan sertifikat tanah bisa merugikan masyarakat dan bagaimana pentingnya sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan tanah negara. Dengan kasus yang sedang ditangani oleh Bareskrim ini, banyak yang berharap agar hukuman yang lebih berat dapat diterapkan kepada pelaku pemalsuan agar memberikan efek jera.