Jakarta — Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kebijakan baru yang dapat meringankan beban pengusaha lokal di Indonesia. Usulan tersebut adalah agar barang mewah yang diproduksi secara lokal tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen, yang berlaku pada barang mewah impor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut, menjelaskan bahwa dengan mengenakan PPN 12 persen pada barang mewah impor, produk lokal akan mendapatkan keuntungan kompetitif. Produk-produk mewah buatan dalam negeri yang memiliki kualitas tinggi dan desain unik akan lebih mudah bersaing dengan barang impor yang seringkali lebih unggul dari sisi pemasaran. Usulan ini diharapkan bisa memberikan dorongan positif bagi industri kreatif dan manufaktur lokal.

Selain mendukung pelaku usaha lokal, kebijakan ini juga dianggap dapat meningkatkan ekonomi nasional. Dengan tidak adanya PPN pada produk lokal, diharapkan para konsumen akan lebih memilih membeli barang mewah dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor. Usulan ini berpotensi menciptakan lapangan kerja lebih banyak di sektor-sektor yang berhubungan dengan industri barang mewah, seperti desain, produksi, hingga distribusi.

Meski demikian, beberapa pihak mengingatkan pentingnya kebijakan ini dijalankan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara produk dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang mendapat pengecualian PPN memang memenuhi standar kualitas yang tinggi dan memiliki potensi untuk berkembang di pasar internasional.

Usulan untuk memberikan pengecualian PPN terhadap produk barang mewah lokal ini bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing industri lokal di Indonesia. Kebijakan ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas para produsen dalam negeri, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perlu ada pengawasan yang ketat agar manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.