Pada 1 Desember 2024, seorang anggota DPR dari salah satu partai besar dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) akibat pernyataannya yang dianggap tidak pantas dan menyinggung pihak lain dalam Pilkada 2024. Pernyataan kontroversial ini menyebutkan istilah “parcok” dalam konteks persaingan politik, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan sejumlah pihak, termasuk sesama anggota legislatif dan calon kepala daerah.

Istilah “parcok” yang digunakan anggota DPR tersebut merujuk pada perilaku politik yang dianggap tidak etis dalam Pilkada, seperti manipulasi suara dan strategi yang merugikan pihak lain. Pernyataan ini membuat berbagai kalangan merasa tersinggung, mengingat Pilkada adalah ajang demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip fair play. Banyak yang menilai ucapan tersebut sebagai serangan tidak langsung terhadap calon tertentu yang tengah berkompetisi dalam Pilkada 2024.

Pernyataan tersebut tidak hanya menciptakan kontroversi di tingkat masyarakat, tetapi juga menarik perhatian sejumlah calon kepala daerah yang merasa dirugikan dengan penyebutan “parcok”. Mereka menganggap bahwa istilah tersebut mencerminkan ketidakadilan dan mencederai nama baik mereka. Oleh karena itu, laporan kepada MKD dilakukan sebagai upaya untuk menuntut pertanggungjawaban atas ucapan yang dianggap merusak citra politik.

MKD sebagai badan yang bertugas mengawasi etika anggota DPR, kini sedang memproses laporan ini. Dalam beberapa kasus sebelumnya, MKD telah memberikan sanksi kepada anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik. Proses ini penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif dan memastikan bahwa anggota DPR selalu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak dalam dunia politik untuk selalu menjaga etika dan menghormati kompetitor dalam proses demokrasi. Politik yang sehat membutuhkan komunikasi yang konstruktif, tanpa penggunaan kata-kata yang dapat memicu perpecahan dan merusak citra satu sama lain. Pemilu dan Pilkada harus tetap menjadi ajang yang memperkuat demokrasi, bukan malah merusaknya dengan perilaku tidak etis.

Pernyataan kontroversial yang melibatkan anggota DPR ini semakin menunjukkan betapa pentingnya etik dalam politik. Pelaporan kepada MKD ini diharapkan menjadi langkah penting untuk memberi contoh bahwa tindakan yang merusak integritas demokrasi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dunia politik Indonesia harus terus berupaya menciptakan iklim yang lebih sehat dan beradab bagi seluruh pihak.