Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dengan memperkenalkan kebijakan pajak baru yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Jakarta hari ini.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mencapai target emisi net-zero pada tahun 2060.

Dalam kebijakan baru ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Insentif tersebut berupa pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) hingga 50% selama lima tahun pertama operasional proyek.

Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam pengembangan teknologi hijau dan infrastruktur energi terbarukan juga akan mendapatkan pembebasan bea masuk untuk impor peralatan yang diperlukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Kami ingin mendorong dengan lebih banyak investasi di sektor sebuah energi terbarukan, karena ini bukan hanya tentang sebuah dari ekonomi, tetapi juga tentang masa depan sebuah lingkungan serta kualitas hidup dari masyarakat. Dengan kebijakan pajak yang lebih ramah lingkungan, kami berharap dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam upaya ini,” ujar Sri Mulyani.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memperkenalkan pajak karbon yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun depan.

Pajak ini akan dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang masih mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama, dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Sri Mulyani menegaskan bahwa penerapan pajak karbon ini akan dilakukan dengan hati-hati agar tidak memberatkan industri, terutama yang sedang dalam tahap transisi.

Reaksi dari industri terhadap kebijakan ini cukup positif, terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen untuk beralih ke energi terbarukan.

CEO PT Energi Hijau Nusantara, Anton Setiawan, menyatakan bahwa insentif pajak ini akan sangat membantu dalam mempercepat proyek-proyek energi terbarukan yang tengah dikembangkan perusahaannya. “Kami merasa didukung oleh kebijakan ini dan akan memanfaatkan insentif ini untuk memperluas portofolio energi terbarukan kami,” katanya.

Namun, sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini harus disertai dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar digunakan untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi dan tidak disalahgunakan.

Kebijakan pajak baru ini menandai langkah maju dalam strategi pemerintah Indonesia untuk mempercepat adopsi energi terbarukan dan mencapai target emisi yang lebih ambisius. Pemerintah berharap bahwa dengan dukungan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan energi bersih.